Dampak Pendudukan Jepang Di Indonesia Dalam Berbagai kehidupan
Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia
a. Bidang Politik
Dalam bidang politik, Jepang menerapkan kebijakan yakni larang penggunaan bahasa Belanda & mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibikin sesuai dengan permintaan Jepang, sebagai contoh desa dengan Ku,kecamatan dengan So, kawedanan dengan Gun, kotapraja dengan Syi, kabupaten dengan Ken, & karesidenan dengan Syu. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan kearah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang dimaksudkan terhadap Kaisar Jepang Tenno Heika. Seperti udah diterangkan di atas bahwa Jepang termasuk membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat & angkatan laut. Angkatan darat yang meliputi Jawa-Madura berpusat di Batavia. Sementara itu di Sumatera berpusat di Bukittinggi, angkatan lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, & Irian, sebagai pusatnya di Ujungpandang.
Pemerintahan itu berada di bawah pimpinan Panglima Tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat (Vietnam). Jepang termasuk membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda, layaknya gerakan Tiga A & Gerakan Putera, tapi gerakan itu gagal & dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional.
Tujuan utama pemerintah Jepang adalah menghapuskan efek Barat & menggalang masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintah Jepang termasuk menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh PM Tojo di dalam kunjungannya ke Indonesia terhadap September 1943. Kebijakan politik Jepang yang benar-benar keras itu memunculkan stimulus perjuangan rakyat Indonesia terlebih kaum nasionalis untuk segera mewujudkan cita-cita mereka, yakni Indonesia merdeka.
b. Keadaan Sosial-Budaya & Ekonomi
Jepang mengerahkan semua tenaga kerja berasal dari Indonesia untuk membiayai Perang Pasifik. Mereka dikerahkan untuk membawa dampak benteng-benteng pertahanan. Pada awalannya tenaga kerja dikerahkan berasal dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan romusa sebagai fasilitas propaganda. Propaganda yang kuat berikut ternyata menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang awalannya sukarela lama-lama jadi paksaan. Desa-desa diwajibkan untuk buat persiapan sejumlah tenaga romusa. Panitia pengerahan disebut dengan Romukyokai, yang tersedia disetiap daerah.
Para pekerja romusa itu diperlakukan dengan kasar & kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan & makan tidak diperhatikan. Banyak pekerja romusa yang jatuh sakit & meninggal. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja romusa sebagai “pahlawan pekerja” / “prajurit ekonomi”. Mereka dideskripsikan sebagai sosok yang suci di dalam menggerakkan tugasnya. Para pekerja romusa itu termasuk dikirim ke Birma, Muangthai, Vietnam, Serawak, & Malaya.
Saat itu kondisi masyarakat begitu menyedihkan. Bahan makanan sulit di dapat, sesudah itu hal itu berdampak terhadap banyaknya petani yang jadi pekerja romusa. Gelandangan di kota-kota besar layaknya Surabaya, Jakarta, Bandung, & Semarang jadi tumbuh sumbur. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan / di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Barang-barang keperluan sulit didapatkan & jadi sedikit jumlahnya.
Uang yang dikeluarkan Jepang tidak tersedia jaminannya, lebih-lebih mengalami inflasi yang parah. Bahan-bahan baju sulit didapatkan, lebih-lebih masyarakat gunakan karung goni sebagai bahan baju mereka. Obat-obatan termasuk benar-benar sulit didapatkan. Semua objek penting & alat-alat memproduksi dikuasai Jepang & diawasi benar-benar ketat. Pemerintah Jepang mengeluarkan ketetapan untuk menggerakkan perekonomian.
Perkebunan-perkebunan diawasi & dipegang semuanya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak & diganti tanamannya untuk keperluan ongkos perang. Rakyat dilarang menanam tebu & membawa dampak gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang mengatasi pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisya.
Masyarakat termasuk diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat luas, layaknya melakukan perbaikan jalan, saluran air, / menanam pohon jarak. Mereka melakukannya secara bergantian. Untuk mejalankan tugas itu dengan baik, maka dibentuklah tonarigumi (rukun tetangga) untuk memobilisasi massa dengan efektif.
Selain itu, komunikasi di Indonesia mengalami ada problem baik komunikasi antar pulau maupun komunikasi dengan dunia luar,karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Semua nama-nama kota yang gunakan bahasa Belanda diganti dengan Bahasa Indonesia, layaknya Batavia jadi Jakarta & Buitenzorg jadi Bogor. Sementara itu, untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang berasal dari tujuan Jepang, maka didirikanlah pusat kebudayaan terhadap 1 April 1943 di Jakarta, yang bernama Keimun Bunka Shidosho.
Jepang yang semula disambut dengan puas hati, sesudah itu beralih jadi kebencian. Rakyat lebih-lebih lebih benci terhadap pemerintah Jepang daripada pemerintah Kolonial Belanda. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Seringkali rakyat yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, & disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh kempetai (polisi militer Jepang).
Pada era pendudukan Jepang banyak gadis & perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat / disekolahkan, tapi ternyata cuma dipaksa untuk melayani para kompetai. Para gadis & perempuan itu di sekap di dalam kamp-kamp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kamp-kamp berikut dapat ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, & Sumatera Barat.
c. Pendidikan
Pada era pendudukan Jepang, kondisi pendidikan di Indonesia jadi memburuk. Pendidikan tingkat basic cuma satu, yakni pendidikan 6 tahun. Hal berikut sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Para pelajar kudu mempelajari bahasa Jepang. Mereka termasuk kudu mempelajari adat istiadat Jepang & lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum saat pelajaran dimulai. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah & dianggap sebagai mata pelajaran wajib.
Sementara itu, Perguruan Tinggi di tutup terhadap tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah Perguruan Tinggi Kedokteran (Ika Daigaku) di Jakarta & Perguruan Tinggi Teknik (Kogyo Daigaku) di Bandung. Jepang termasuk membuka akademi pamong praja (Konkoku Gakuin) di Jakarta, serta Perguruan Tinggi Hewan di Bogor. Pada kala itu, pertumbuhan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran. Satu hal keuntungan terhadap era Jepang adalah penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinisasi.
Menurut Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk memelopori & melakukan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Namun, bagi bangsa Indonesia tugas berat itu merupakan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk meraih kemerdekaan. Para pelajar termasuk direkomendasikan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho / sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda termasuk direkomendasikan masuk barisan seinenden & keibodan (pembantu polisi).
Mereka dilatih baris berbaris & perang walau cuma bersenjatakan kayu. Dalam seinenden mereka dijadikan barisan pelopor / suisintai. Barisan pelopor itu mendapat pelatihan yang berat. Latihan militer itu kelak benar-benar bermanfaat bagi bangsa kita.
d. Birokrasi & Militer
Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya UU no. 27 perihal Aturan Pemerintah Daerah & UU No.28 perihal Aturan Pemerintah Syu & Tokubetshu Syi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua ketetapan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil berasal dari Jepang di Jawa. Mereka ditaruh di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi Jepang, yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di lokasi selatan.
Sesuai dengan undang-undang itu, semua kota di Jawa & Madura, kecuali Solo & Yogyakarta, dibagi atas syu, syi, ken, gun, son, & ku. Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti & disesuaikan dengan struktur Jepang, area pemerintahan yang tertinggi, yakni Syu. Meskipun luas lokasi Syu sebesar karesidenan, tapi fungsinya berbeda. Apabila residen merupakan pembantu gubernur, maka Syu adalah pemerintah otonomi di bawah shucokan yang berkedudukan mirip dengan gubernur. Pada pendudukan Jepang termasuk dibentuk Chou Sangi yang fungsinya tidak jauh tidak sama dengan Volkstraad. Dalam Volkstraad tetap dapat dilakukan kritik pemerintah dengan bebas. Sementara chou sangi tidak dapat melakukan hal itu.
Pada era pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mendapatkan banyak manfaat di dalam bidang militer. Mereka mendapat peluang untuk berlatih militer. Mulai berasal dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan gunakan senjata, sampai organisasi militer, & latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang sukses membujuk masyarakat untuk hadapi sekutu. Karena itulah mereka melatih menduduk dengan latihan-latihan militer. Bekas pasukan Peta itulah yang jadi kemampuan inti Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang jadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) & saat ini dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
baca juga :