Pemerintah Janji Masalah Guru Honorer Tuntas di 2024
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan, pemerintah
telah merancang skema untuk menuntaskan masalah guru honorer hingga tahun 2024. Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), total honorer kategori 2 (K-2) ada 438.590 orang dan sebanyak 35,4% atau 152.210 adalah honorer K-2 guru.
Namun dari total guru honorer K-2 yang terdaftar di pusat data, yang lolos seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 formasi guru dengan kuota 112.000 hanya 12.883 orang. Sedangkan yang lainnya tidak memenuhi persyaratan batas usia. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, pada pasal 23 menegaskan usia pelamar paling tinggi 35 tahun.
Muhadjir menuturkan, bagi guru yang tidak memenuhi persyaratan, pemerintah akan membuka
kesempatan melalui skema kedua yakni skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk semua usia.
“Nanti akan ada skema P3K untuk guru honorer yang tidak memenuhi kualifikasi CPNS. Tes ini akan dibuka usai CPNS. Saat ini Peraturan Pemerintah (PP) sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu). Mudah-mudahan minggu depan Presiden akan segera mengundang-undangkan PP P3K ini,” kata Muhadjir pada Seminar Nasional tentang Kebijakan Penuntasan Honorer K2 Poksi Fraksi Golkar DPR RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (9/10).
Ia juga menambahkan, PP P3K ini mengatur tentang manajemen P3K mulai perekrutan,
pembinaan, pola karier, dan penggajian. Namun, untuk menjadi P3K mereka tetap harus melalui mekanisme seleksi.
“P3K ini pintu keluar bagi mereka yang tidak bisa ikut CPNS karena terbentur usia. Tapi yang belum usia 35 tahun juga boleh ikut P3K. Intinya, semua (guru honorer) harus siap berkompetisi secara terbuka karena kita ingin memilih yang terbaik. Masa kerja dan pengabdian itu betul harus dipertimbangkan, tapi jangan sampai itu mengesampingkan syarat utamanya, yaitu harus berkualitas dan standarnya itu pada tes ujian dasar,” papar Muhadjir.
Selanjutnya, selain CPNS dan P3K, solusi lain adalah dengan skema guru honorer diberi kesempatan untuk tetap bekerja sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tujuannya, untuk mengisi kekosongan guru dengan mendapatkan upah minimum regional (UMR).
Meski dilakukan secara bertahap, Muhadjir mengatakan, pemerintah telah menargetkan penyelesaian masalah guru honorer, termasuk kekurangan guru PNS di sekolah, akan tuntas pada 2024.
Baca Juga :